1. Survei Opini Publik (SOpP)

IPO berkomitmen menghadirkan opini publik berkelanjutan, menampung dan menganalisa apa yang sebenarnya diinginkan oleh publik atas penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Negara sebagai organisasi Suprastruktural, memiliki tujuan besar yaitu mengelola publik untuk hidup teratur, berkecukupan, serta memiliki kebebasan sipil tanpa ada batasan selama dalam koridor kemaslahatan umum.

Kehadiran organisasi pemerintahan atau birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk memelihara dan menjaga ketertiban, agar seluruh komponen masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak. Dengan demikian kehadiran pemerintah pada hakikatnya adalah untuk melayani masyarakat. Sebagai pelayan kepada masyarakat, maka pemerintah harus bersifat impersonal, tidak diskriminatif, dan pelayanan dilakukan sesegera mungkin.

Namun, kesan umum mengindikasikan bahwa kondisi pelayanan oleh aparatur pemerintahan saat ini masih memprihatinkan. Banyak keluhan dan tudingan dilontarkan oleh berbagai kalangan terhadap kinerja aparatur pemerintah, misalnya dianggap kurang profesional, birokratis, komunikasi berlapis, tidak efisien, disiplin kerja rendah, dan lain sebagainya. Tudingan tersebut adalah merupakan refleksi dari kualitas pelayanan publik yang masih rendah pula.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berorientasi pada pelayanan, birokrasi ringkas, dan kinerja berbasis luaran atau Program Working Outcome (PWO), secara keseluruhan dituntut untuk lebih efisien, efektif dan inovatif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat semakin luas dan kompleks. Agar dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka anggota kabinet sebagai penyelenggara negara pada tingkatan pengambil keputusan, harus memahami visi dan misi pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden.

untuk itu, IPO berupaya menjadi lembaga kajian yang memungkinkan untuk memudahkan pemerintah memahami apa yang sebenarnya publik inginkan. sebaliknya, IPO berkomitmen untuk menjadi perpanjangan tangan publik yang memiliki keterbatasan dalam bersuara. Survei Opini Publik IPO, dihadirkan semata-mata untuk pemnguatan civil society.

IPO membagi publik pada dua tingkatan, publik secara umum adalah keseluruhan masyarakat tanpa ada pembeda identitas. Sementara tingkat kedua adalah masyarakat yang memiliki identitas khusus, semisal akademisi, peneliti, pengambil kebijakan, dan elit politik.

Paradigma Penelitian

Keterangan Classical Paradigm
Ontologis

SOpP IPO menggunakan sudut pandang Critical Realism:

Paradigma ini memungkinkan riset IPO mengungkap realitas sebagai kondisi universal, apa yang terjadi di publik itulah kebenaran yang diungkap, tanpa ada asumsi apapun dari peneliti secara subyektif. Realitas demikian IPO ambil dengan cara probabilistik.

Epistemologis

Dualist/objectivist:

Data yang terekam melalui questionnaire merupakan realitas obyektif, sebagai realitas external di luar diri peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan obyek penelitian.

Aksiologis
  • Nilai, etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian.
  • Peneliti berperan  sebagai  disinterested scientist
  • Tujuan Penelitian: eksplanasi,
Metodologis

Interventionist:

Data empirisme dari Questionnaire diuji melalui Pengujian hipotesis dengan struktur hipothetico deductive method, analisis kuantitatif.

Kriteria kualitas penelitian: Objectivity, realibility and validity (internal dan external validity)

Sumber: Adaptasi dari Dedi Kurnia Syah Putra, Wacana Media dan Relasi Kekuasaan, dalam Jurnal Channel, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2015.

Metode Riset

Indonesia Political Opinion (IPO) menerapkan prinsip probabilitas dalam penarikan sampel. Probabilitas merupakan cara empiris untuk menunjukkan angka representasi dalam memetakan sumber data (responden). Dengan metode penentuan probabilitas, penelitian hanya perlu dilakukan kepada sebagian kelompok dari sebagian besar populasi. Meskipun demikian, metode ini memiliki kaidah uji metode sehingga memiliki akurasi data yang cukup tinggi dengan rentang kebenaran 92 persen hingga 97 persen.

Dalam pengambilan sampel, IPO menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat. Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran persepsi publik dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden jika dibandingkan keseluruhan populasi.

Platform etika Metode riset IPO

  • Jumlah responden minimal 400 untuk skema Demografi Regional, dan 800 untuk skema Demografi Nasional (margin of error ± 4,5% pada tingkat kepercayaan 95.5%)
  • Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner, untuk tema tertentu data akan disandingkan dengan kajian para ahli melalui program Expert Group Discussion (EGD).
  • Kendali mutu survey, pewawancara berstatus minimal mahasiswa yang telah lulus pada tingkat dua (4 semester) atau telah lulus pada matakuliah Metodologi Penelitian Quantitative, dan mendapatkan pelatihan khusus sebelum ditugaskan untuk turun ke lapangan. IPO melakukan kontrol atas wawancara yang telah dijalankan surveior secara sistematis dengan melakukan cek ulang melalui saluran telepon (spot check) sebanyak 25 persen dari total seluruh responden
  • Validasi data dilakukan dengan cara membandingan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh lewat sensus (BPS). Atau mengukur dari salah satu pertanyaan yang telah lebih dulu ada data tervalidasi.

 

Teknik Pengumpulan Data

Fase pertama yang akan dilakukan adalah populasi Indonesia distrata atas dasar populasi di masing-masing provinsi, di seluruh Indonesia sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing propinsi. Semua propinsi di Indonesia akan terjaring dalam survei ini. Strata kedua adalah pembagian atas dasar wilayah tinggal; pedesaan atau kota, yang proporsinya antara 40% (kota) berbanding 60% (desa). Di samping itu, strata juga dilakukan atas dasar proporsi populasi menurut perbedaan gender: 50% laki-laki, dan 50% perempuan.

Fase kedua adalah menetapkan desa/kelurahan atau yang setara sebagai primary sampling unit (PSU), dan karena itu random sistematik dilakukan tehadap desa/kelurahan di masing-masing propinsi sesuai dengan proporsi populasi. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT) atau yang setara, dan kemudian dipilih sebanyak minimum 5 RT, atau maksimum 7 RT dalam satu PSU secara acak.

Di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar nama kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK), dan kemudian dipilih 2 atau 4 keluarga secara random. Di 2 atau 4 keluarga terpilih, didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang berumur antara 17-60 tahun. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama harus laki-laki yang didaftar.

Catatan: Lembar acak (random sheet) IPO menggunakan sistem digital yang dibangun oleh tim teknologi informasi IPO yang telah berpengalaman dalam ruang profesional. Dengan dukungan teknologi tersebut, memungkinkan lembar acak IPO hanya dapat digunakan satu kali penarikan data, dan diperbarui pada program riset lainnya. dengan kondisi ini, originalitas lembar acak berlaku ekslusif.

2. Political Youth Leaders (PYL)

PYL merupakan program literasi publik berkala. Program ini bertujuan membentuk generasi muda dengan pengetahuan politik sekaligus penguatan civil society. Program dilaksanakan dengan bentuk fasilitasi, di mana peserta dipertemukan dengan tokoh relevan dengan kemapanan pengetahuan politik dan civil society, sehingga terjadi dialog konstruktif. Program disela dengan kegiatan luar ruang (Outbond), dengan proses literasi demikian, antar peserta memiliki relasi antar mereka lebih baik, juga keakraban dengan pemateri. Peserta PYL adalah anak-anak muda terpilih, melalui proses rekruitasi berjenjang, sehingga alumni program memiliki komitmen, bahkan sejak dalam proses program.

Secara khusus, peserta disyaratkan memiliki basis aktifitas organisasi, karena keikutsertaan mereka mewakili organisasi kepemudaan dengan beragam afiliasi, baik organisasi berbasis mahasiswa, kelompok Agama, Partai Politik, Jurnalis, aliran kepercayaan, dan afiliasi umum lainnya. Setiap program diikuti sebanyak maksimum 75 peserta perwakilan dari organisasi masing-masing. Durasi Program selama 2 hari, dengan skema pendidikan active leraning, dalam dan luar ruang.