awaPos.com – Permasalahan ekonomi masih menjadi isu utama yang harus dibenahi pemerintah. Masalah lainnya menyangkut penegakan hukum, pendidikan, dan lapangan kerja. Empat persoalan tersebut dinilai publik sangat urgen untuk dibereskan pada masa pemerintahan kedua Presiden Jokowi.
Pendapat itu tergambar dalam survei yang dirilis Indonesia Political Opinion (IPO). Survei yang digelar 30 Oktober hingga November tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di 27 provinsi. Dengan metode purposive sampling, tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. ’’Survei ini mengukur tingkat kepercayaan publik atas komposisi kabinet,’’ kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah kemarin (24/11).
Disampaikan, persoalan ekonomi, penegakan hukum, pendidikan, dan lapangan kerja adalah empat isu utama yang paling menjadi perhatian. Persoalan ekonomi, misalnya, mencapai 32 persen. Kemudian, masalah penegakan hukum 24 persen, pendidikan 15 persen, dan lapangan pekerjaan 10 persen. ’’Publik meminta pemerintah agar berfokus di isu-isu ini,’’ ujar Dedi.
Isu radikalisme justru dinilai tidak signifikan. Angkanya hanya 0,4 persen. Padahal, isu radikalisme pernah menjadi trending topic setelah Menteri Agama Fachrul Razy menyinggung persoalan tersebut saat awal menjabat. Ketika itu Fachrul Razi mengaitkan persoalan radikalisme dengan cara berpakaian. Mulai penggunaan cadar hingga celana cingkrang. ’’Artinya, publik menilai ini (radikalisme, Red) bukan isu krusial,’’ jelasnya.
Survei IPO juga menyorot tingkat kepercayaan publik atas sosok menteri pilihan presiden. Menurut Dedi, yang bersangkutan punya kompetensi dan keahlian. Hanya, publik menilai, tidak tepat pada posisi menteri yang didudukinya.
Survei menunjukkan, Luhut Pandjaitan yang menjabat Menko kemaritiman dan investasi dianggap sebagai menteri paling memicu ketidakpercayaan publik. Angkanya 15,2 persen. Di bawahnya adalah Tito Karnavian yang menjabat menteri dalam negeri (Mendagri). Skornya 14,7 persen. Posisi ketiga adalah Menko PMK Muhadjir Effendy dengan skor 13,5. Adapun Mendikbud Nadiem Makarim menempati urutan kedelapan.
Di bagian lain, Menhan Prabowo Subianto dianggap sebagai menteri yang paling cocok. Dia dinilai menduduki jabatan yang tepat sebagai Menhan. Nilainya 24,3. Sri Mulyani juga dinilai publik sangat tepat menjabat menteri keuangan dengan nilai 19,3 persen.
