JAKARTA — Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan 41 persen responden mengatakan tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei itu dilakukan sepanjang 1-7 Maret 2023 dengan metode Multistage random sampling (MRS).
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah merinci sebanyak 41 persen responden menjawab tidak puas saat ditanya penilaian umum dan kepuasan atas pemerintahan Jokowi.
“Sisanya, 43 persen menjawab puas, 9 persen menjawab sangat puas, 5 persen menjawab sangat tidak puas, dan 2 persen menjawab tidak tahu,” kata Dedi melalui keterangannya, Sabtu (11/3).
Dedi menjelaskan beberapa hal yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yaitu, 42,5 persen karena bantuan sosial, 21,4 persen pembangunan infrastruktur, 4,2 persen merakyat dan sederhana, dan 1,7 persen berhasil mengurangi kemiskinan.
Kemudian 1,1 persen mengendalikan harga kebutuhan pokok, 1,1 persen menjaga keamanan nasional, 1 persen penegakan hukum, 1 persen pemberantasan korupsi. Sementara hal-hal lainnya hanya mendapatkan respon responden di angka 0,2 sampai 0,9 persen.
“Sebanyak 53 persen responden juga menjawab kondisi ekonomi nasional saat ini dalam keadaan buruk, hanya 37 persen yang menjawab baik. Kemudian 6 persen menjawab tidak tahu, 3 persen menjawab sangat buruk, dan hanya 1 persen yang menjawab sangat baik,” kata dia.
Dedi menyebut persepsi publik atas kondisi ekonomi nasional yang buruk ini cenderung meningkat dibandingkan dengan hasil survei serupa yang dilakukan IPO pada periode 19-24 Oktober 2022 yang hanya sebesar 42 persen, sehingga periode kali ini dapat dikatakan naik sebesar 11 poin.
Lebih lanjut, pada isu politik, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan penilaian positif. Dedi merinci, responden menilai 42 persen kondisi politik saat ini baik, hal ini berbeda dengan survei sebelumnya yang hanya 31 persen responden menyatakan hal serupa.
Penilaian buruk atas kondisi politik juga menurun, dari 32 persen pada survei sebelumnya, menjadi 27 persen pada survei Maret ini. Namun, responden yang menjawab tidak tahu meningkat, dari 19 persen menjadi 26 persen.
“Penilaian publik atas kondisi sosial dan keamanan nasional pun menurun, dari 57 persen yang menyatakan baik, menjadi 56 persen. Dari 21 persen yang menyatakan buruk, menjadi 31 persen,” lanjutnya.
Kendati begitu, Jokowi mendapatkan penilaian positif pada aspek penegakan hukum. Ada kenaikan pemberian nilai baik dari responden, yakni dari 36 persen (survei Oktober 2022) menjadi 47 persen pada survei kali ini. Senada, penilaian buruk pun menurun dari 53 persen menjadi 41 persen.
Dedi selanjutnya menjelaskan survei nasional IPO bertajuk persepsi atas kinerja pemerintah dan konstelasi politik nasional menuju 2024 ini dilakukan secara tatap muka dengan total 1.200 responden.
Pada tahap awal, IPO menurutnya terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel, pada setiap desa akan dipilih secara acak menggunakan random kish grid paper sejumlah 5 RT.
Kemudian pada setiap RT dipilih 2 keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih 1 responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor kuesioner genap, total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.
Selanjutnya, pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak. Survei ini memiliki margin of error 2,90 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik MRS. (*)
Sumber : cnnindonesia.com
